Rapat Koordinasi DKP, Dinsos dan BULOG, Matangkan Persiapan Bantuan Pangan 2025: Berbasis Aplikasi

  • Jul 14, 2025
  • Admin Web DKP

Bolaang Mongondow Timur – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menggelar rapat koordinasi lintas sektor dalam rangka persiapan penyaluran bantuan pangan tahun 2025. Kegiatan ini dilaksanakan di ruang rapat Dinas Sosial dan dihadiri oleh sejumlah pemangku kepentingan.

Peserta rapat terdiri dari Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. Boltim Mat Sunardi,S.PKP bersama bidang terkait, Kepala Dinas Sosial Kab.Boltim Drs. Imran Golonda, M.A.P., Perwakilan Perum BULOG Cabang Bolaang Mongondow, serta para Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di bawah koordinasi Dinas Sosial.

Dalam kesempatan tersebut, ditegaskan bahwa penyaluran bantuan tahun 2025 ini berbeda dari tahun sebelumnya.

Berbeda dengan mekanisme sebelumnya yang menggunakan BNBA (By Name By Address) dan melalui proses verifikasi serta validasi manual, bantuan pangan tahun 2025 kini telah berbasis aplikasi. Data penerima manfaat tidak lagi berasal dari hasil verifikasi daerah, melainkan dari Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang telah diolah secara terpadu oleh pemerintah pusat dari berbagai sumber data.

Dengan mekanisme baru ini, tugas pemerintah daerah dan BULOG lebih difokuskan pada pendampingan dan percepatan penyaluran. Bantuan pangan berupa beras ini akan diberikan sekaligus untuk dua bulan, yaitu bulan Juni dan Juli 2025.

Adapun untuk Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, jumlah alokasi penerima manfaat (KPM) sebanyak 3.369 KPM, dengan kuantum alokasi 33.690 kilogram per bulan. Sehingga total alokasi bantuan untuk dua bulan mencapai 67.380 kilogram beras.

Pemerintah Kabupaten Boltim bersama BULOG menegaskan komitmen bahwa bantuan pangan ini tidak hanya sebatas distribusi logistik, namun harus mampu meringankan beban ekonomi masyarakat serta menjaga stabilitas dan ketahanan pangan daerah khususnya masyarakat Bolaang Mongondow Timur.

Sinergi antarinstansi ini diharapkan dapat memastikan penyaluran bantuan lebih efektif, akuntabel, dan tepat sasaran sesuai dengan data nasional yang telah ditetapkan.